Minggu, 14 April 2013

Administrasi Negara Dan Administrasi Bisnis Dalam Penerapan Ilmu Administrasi



Administrasi Negara Dan Administrasi Bisnis
Dalam Penerapan Ilmu Administrasi

            Secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa inggris dari kata administration yang bentuk infinitifnya adalah to administer, diartikan sebagai to manage (mengelola) atau to direct (menggerakkan). Kata administrasi juga berasal dari bahasa Belanda dari kata administrative yang mempunyai arti yang mencakup stelselmatige verkrijging en verwerking van gegeven (tata-usaha), bestuur (manajemen dari kegiatan-kegiatan organisaisi), dan beheer (manajemen dari sumber daya, seperti finansial, personel, gudang).
            Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Pengertian administrasi secara sempit dapat juga disebut sebagai tata usaha.
            Administrasi dalam arti luas, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk kerja sama demi tercapainya tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Ilmu administrasi adalah cabang/kesatuan/disiplin ilmu social yang secara khas mempelajari “administrasi sebagai salah satu fenomena masyarakat modern” (Atmosudirjo, 13:1986). Administrasi sebagai ilmu yang membahas tentang usaha-usaha manusia dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam suatu kelompok, disamping untuk mencari metode dan alat kerja yang tepat, pembinaan dan pengaturan tenaga manusia sebagai unsur pelaksana (Hadari Nawawi, 2:1993). 
Beberapa fungsi administrasi yaitu :
  1. Planning (perencanaan), yaitu proses kegiatan menentukan terlebih dahulu apa yang akan dilaksanakan.
  2. Organizing (pengorganisasian), yaitu proses kegiatan menentukan orang-orang untuk menduduki jabatan dalam organisasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
  3.   Actuating (penggerakan), yaitu proses kegiatan memberikan motivasi kepada pegawai agar mereka mau bekerja sama dalam rangka pencapain tujuan organisasi, melibatkan pembimbingan dan supervisi terhadap usaha-usaha bawahan dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran organisasi.
  4. Controlling (pengawasan), yaitu penerapan cara atau penilaian apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan.

Administrasi Negara Dalam Penerapan Ilmu Administrasi

            Berbicara administrasi publik, maka tidak bisa berbicara dalam tataran parsial atau terpisah, karena ilmu ini merupakan ilmu yang sangat luas, dan melibatkan unsur manusia sebagai pokok dalam rangka menata dan mengatur hubungan manusia itu sendiri.
Cakupan makna administrasi negara, tidak saja bersangkutan dengan aktivitas lembaga eksekutif saja dalam Sistem Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara,  namun  mencakup aktivitas  seluruh  lembaga  negara  dalam  mencapai  tujuan Negara. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) adalah  administrasi  negara  sebagai  sistem  yang dipraktekkan  untuk mendukung  penyelenggaraan  NKRI  agar upaya  Bangsa  Indonesia  dalam  mewujudkan  cita-cita  dan tujuan  bernegara  dapat terlaksana  secara  berdaya  guna  dan berhasil guna.

            Administrasi publik di Indonesia dikenal dengan istilah Administrasi Negara yakni salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan (Kasim, 1993: 21). Menurut Gordon (dalam Kasim 1993: 22) administrasi publik adalah studi tentang seluruh proses, organisasi dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan. Definisi ini secara implisit menganggap administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik.
            Administrasi publik dalam perkembangannya di Indonesia telah melalui beberapa tahap, mulai dari masa pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, orde baru, dan masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sebagai salah satu negara yang ada di dunia tentunya Indonesia juga merupakan bagian sistem pelaksanaan administrasi global, yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan kontradiksi dan saling hubungan antar sesama bangsa di dunia. Tak pelak lagi Indonesia pun saat ini mulai mengadopsi sistem administrasi dengan paradigma yang paling baru yaitu New Publik Service.
            Administrasi Negara Indonesia dalam penerapan ilmu administrasi masih terjadi beberapa permasalahan :
Pengaruh budaya lama (budaya feodal)
Dalam mengadopsi sistem administrasi, maka tidak bisa dengan utuh langsung diterapkan di sebuah negara atau daerah, karena pasti budaya setempat mempengaruhi dengan kuat ketika akan mempraktekkannya. New Publik Service atau good governance sulit untuk di terapkan di Indonesia, karena budaya masyarakat Indonesia yang biasa melayani kepentingan penguasa, maka aparatur yang seharusnya melayani warga masyarakat, malah berbalik arah untuk minta dilayani, dan masyarakatpun dengan senang hati melayani kepentingan atau kemauan penguasa dalam hal pengurusan permasalahan administrasi pemerintahan. Budaya asal bapak senang, budaya nepotisme, tidak bisa di pisahkan dalam pelaksanaan administrasi. Rasa kekeluargaan di Indonesia sangat kuat, apabila ada saudara, famili, atau tetangga yang mempunyai wewenang untuk melakukan proses pengurusan administrasi pemerintahan, pastilah kita minta bantuannya dan otomatis famili atau keluarga tersebut akan mendahulukan kita tanpa proses antri, dan masih banyak contoh yang lainnya. 

   Politisasi Administrator Daerah

Tuntutan otonomi daerah pada saat reformasi tahun 1998, merupakan bentuk dari ketidakpuasan daerah dalam rangka pembagian kekayaan daerah dengan pusat, walaupun hanya daerah-daerah tertentu (daerah yang kaya, seperti Riau, Aceh, Kaltim, Papua, dsb) yang menuntut ruang yang lebih besar dalam pengelolaan kekayaannya, atau mereka akan melepaskan diri dari NKRI. Dalam perkembangannya otonomi daerah dengan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, dimana kepala daerah merupakan jabatan politis yang dicalonkan oleh partai, sehingga unsur politis tidak akan pernah lepas dari corak dan gaya kepemimpinannya. Administrator daerah dalam hal ini kepala daerah sebagai jabatan politis maka akan banyak kepentingan politis yang lebih mempengaruhi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Ini bisa terlihat setiap ada pergantian kepala daerah, maka pasti akan diikuti oleh pergantian pejabat eselon yang ada, tanpa alasan yang jelas hampir semua pejabat diganti, dengan alasan menempatkan orang yang loyal, dan ini menyebabkan pejabat eselon juga menjadi mandul, tidak kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, karena takut jabatannya di copot. Kemudian bisa di pastikan ada kesepakatan-kesepakatan politik antara kepala daerah terpilih dengan partai yang mencalonkannya, minimal pada pembagian proyek-proyek daerah.

Kurang Efektif dan Efisien

Salah satu tujuan dari administrasi adalah untuk menggunakan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan administrasi negara hal ini masih jauh dari tujuan administrasi yang sebenarnya. Contohnya, jumlah pegawai yang terlalu banyak dala suatu stuktur organisasi, tidak sebanding dengan beban kerja. Juga masalah efiktifitas waktu, masih banyak pegawai yang tidak hadir tepat waktu dan pulang sebeum waktunya. Dan penempatan sumber daya manusia tidak sesuai dengan bakat, kemampuan dan latar belakang ilmunya.

Dapat kita simpulkan bahwa permasalahan yang ada di Indonesia dalam pelaksanaan administrasi negara, secara garis besar adalah pengaruh budaya lokal yang tidak bisa bertransformasi langsung dengan baik terhadap konsep-konsep yang kita ambil dari luar, oleh karena itu, kita masih membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perubahan budaya ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah politisasi dalam pelaksanaan administrasi publik yang sangat kental dan pengaruh politik ini bisa menjadi dominan, dalam menentukan kebijakan publik. Selagi administrasi publik belum bisa melepaskan diri dari ranah politik maka kebijakan publik pun tidak akan pernah lepas dari kepentingan politik. Kita lihat juga di Indonesia banyak kasus-kasus yang terjadi, contohnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ini merupakan adanya penerapan administrasi yang salah.

Administrasi Bisnis Dalam Penerapan Ilmu Administrasi
Bisnis didefinisikan sebagai: usaha yang dijalanklan oleh individu atau organisasi secara teratur dan kontinun untuk memproduksi barang atau jasa sesuai dengan keinginan pelanggan dengan mempberikan kepuasan dan keuntungan kepada pihak berkepentingan.
Ditinjau dari aspek produsen atau pengusaha dan pemakai sebagai pelanggan maka bisnis adalah interaksi yang menciptakan komunkasi, pertukaran, dan proses sosialisasi yang saling menguntungkan. Sedangkan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, budaya bisnis adalah sebuah sistem terbuka dari sistem sosial yang bertujuam untuk mengatasi masalah pokok perekonomian yaitu produksi, distribusi dan konsumsi.       
Studi administrasi bisnis bukan merupakan suatu bidang yang baru, melainkan telah dikenal sejak lama; dahulu barangkali masih dinamakan administrasi niaga. Dalam organisasi bisnis, administrasi adalah fungsi industri yang berkaitan dengan penetapan kebijakan perusahaan, koordinasi produksi, keuangan dan distribusi, penentuan arah organisasi dan kontrol tertinggi eksekutif. Singkatnya, administrasi bertugas menentukan setting bagi perusahaan untuk bergerak maju. Titik-berat ilmu administrasi bisnis adalah memimpin bisnis, dalam arti menetapkan arah dan mengelola proses organisasi secara makro untuk mendapatkan hasil yang se-optimal mungkin dari sumberdaya yang ada.
Ilmu administrasi bisnis dapat menempati perannya yang sesuai dalam pembangunan bangsa. Jika dilihat dari perspektif makro, yakni pembangunan sebuah negara, maka kita tidak bisa memungkiri bahwa ekonomi merupakan tulang-punggung yang sangat penting. Indonesia kaya akan sumberdaya alam, jumlah penduduk, posisi geografis yang strategis di antara dua benua, dan lain-lain. Namun, tanpa pemahaman semangat kewirausahaan yang dilandasi oleh pengembangan keilmuan yang tepat di bidang administrasi bisnis, maka segenap potensi tersebut tidak akan bisa termanfaatkan dengan baik.
Dalam penerapan ilmu administrasi didalam administrasi bisnis, masih ada juga beberapa permasalahan. Pertama kita bedakan dulu bisnis yang dikelolah sama Negara (BUMN) dan yang dikelolah sama pihak swasta. Dalam penerapan administrasi bisnis yang dikelolah oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih jauh melenceng dari penerapan ilmu administrasi, salah satu contoh yang jelas kita ketahui adalah banyak BUMN yang merugi.
Dalam hal ini bisa terjadi karena beberapa factor :
1.      Organizing yang kurang efisien
Dalam perusahaan BUMN kita bisa lihat bahwa dalam stuktur organisasinya terlalu banyak orang-orang yang mengisi satu struktur organisasi sehingga tidak efisien dari segi biaya yaitu untuk upah para pegawai. Juga dalam hal penenpatan tenaga kerja masih banyak praktek nepotisme sehingga jabatan yang diduduki tidak sesuai dengan skill yang dimiliki.
2.      Pelayanan
Dalam bisnis  baik yang bergerak dalam bidang jasa maupun barang tujuannya keuntungan. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan strategi. Contohnya dalam hal pelayanan, pelayanan yang baik akan berpengaruh terhadap pelanggan. Saat kita berhadapan dengan bisnis yang dikelola pemerintah pelayanannya jauh lebih rendah dibandingkan pelayanan yang kita dapatkan di swasta.
3.      Administrasi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Prosedur
Contohnya : kita lihat distasiun kreta api maupun di bandara masih banyak calo/agen yang tidak resmi yang memperjualkan tiket, itu merupakan contoh salah satu admnistrasi yang tidak yang tidak sesuai dengan aturan. 

Dalam bisnis yang dikelola pihak swasta penerapan ilmu administrasi sudah lebih bagus dari adminitrasi BUMN mulai dari planning, organizing, actuating dan controlling, karena tujuan utama adalah profit maka akan dilakukan berbagai cara memperbaiki administrasi untuk mencapai tujuan tersebut. Mulai dari penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuannya, efektifitas dan efisiensi waktu, biaya dan lain-lain. Tetapi masih ada juga  administrasi yang tidak sesuai. Contohnya dalam pembukuan keuangan, banyak perusahaan yang merekayasa pembukuan keuangan untuk menghindari pajak yang lebih besar. Contohnya kasus Gayus tambunan yang merupakan kongkalikong dengan perusahaan untuk mengurangi pajak perusahaan.



Referensi :
1.      Silalahi, Ulbert, Drs. M.A. 1989. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung. Sinar Baru Algensindo.
2.      Sinaga, H. Obsatar. 2007. Implementasi Sistem Adminitrasi Negara Indonesia dan Perana Lembaga Negara dalam Membangun NKRI. Bandung. Pustaka Unpad.
3.      Atmosudirjo, Prajudi. 1985. Dasar-Dasar Ilmu Administrasi. Jakarta: Yudhistira.
4.      MR. Khairul Muluk, New Publik Service dan Pemerintahan Lokal Partisipatif (Makalah).
5.      Hamidah. 2009. Peran Administrasi Bisnis dalam Membangun Bangsa, Mataran. (Makalah)
6.      Prasetyo, Antonius Galih. Pelaksanaan Administrasi Publik Di Indonesia dan Prospek ke Depannya. (Makalah).

(Tulisan ini hanya merupakan sebuah pendapat saya tentang administrasi publik dan bisnis. semoga bermanfaat. trims...)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar